PEMERINTAH MANIPULASI NILAI NILAI KEADILAN

 

Ilustrasi gambar 

@suaracendrawasih

#"suara kaum tak bersuara"

@Mereka akan berdiri  tegak lurus pada  kebenaran dan keadilan 

  Hubungan antara pemerintah dan rakyat di Indonesia merupakan esensi dari sistem demokrasi yang dianut. Idealnya, keduanya adalah kesatuan yang tak terpisahkan dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul dinamika dan tantangan yang bisa memunculkan pandangan "pemerintah versus rakyat".

 1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah: 

   Memiliki peran sebagai penyelenggara negara yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyediakan pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengelola sumber daya negara demi kemakmuran rakyat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan menciptakan keadilan.

 2.Rakyat:

    Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, rakyat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan bangsa.

  Dinamika "Pemerintah versus Rakyat"

Pandangan "pemerintah versus rakyat" seringkali muncul ketika terjadi beberapa kondisi:

3. Kebijakan yang Tidak Populer: 

   Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasa merugikan atau tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat, protes dan penolakan dapat terjadi. Contohnya adalah konflik agraria terkait pembangunan infrastruktur seperti kasus Desa Wadas atau Pulau Rempang, di mana kepentingan pembangunan seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat atau pemilik lahan.

 4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

   Ketika pemerintah dianggap kurang transparan dalam pengambilan keputusan atau tidak akuntabel terhadap penggunaan anggaran, kepercayaan rakyat bisa menurun. Hal ini dapat memicu kritik dan ketidakpuasan.

  5.Gap antara Elit dan Rakyat: 

   Mahfud MD pernah menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia seringkali menjadi "dari rakyat, oleh elit, dan untuk elit." Ini mengindikasikan adanya jurang antara representasi rakyat yang hanya sebatas saat pemilu, sementara kekuasaan lebih banyak dipegang oleh elit yang terkadang jauh dari aspirasi rakyat.

 6. Ketidakpercayaan Publik: 

   Adanya isu korupsi, inkompetensi, atau kurangnya responsivitas pemerintah terhadap masalah rakyat dapat menyebabkan lunturnya kepercayaan publik. Akibatnya, setiap kebijakan pemerintah, baik yang baik maupun kurang baik, cenderung mendapat kritik atau penolakan.

 7.  Perbedaan Sudut Pandang:

    Terkadang, benturan terjadi karena perbedaan sudut pandang. Pemerintah mungkin melihat pembangunan sebagai hal yang esensial untuk kesejahteraan jangka panjang, sementara rakyat merasakan dampak negatif langsung dari pembangunan tersebut.

Membangun Hubungan yang Harmonis

Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat, beberapa hal penting perlu diupayakan:

  8.Partisipasi Aktif: 

     Pemerintah harus membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Rakyat juga harus aktif menyuarakan aspirasinya melalui saluran yang tersedia.

9.  Transparansi dan Akuntabilitas: 

     Pemerintah harus senantiasa transparan dalam setiap kebijakannya dan akuntabel terhadap segala tindakan dan penggunaan sumber daya.

10.  Responsivitas: 

     Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan rakyat, serta berusaha mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

 11.Pendidikan Politik: 

      Baik pemerintah maupun rakyat perlu terus meningkatkan literasi dan kesadaran politik agar dapat berinteraksi secara konstruktif. Rakyat perlu memahami pentingnya kritik yang berbasis data dan argumen, bukan sekadar kebencian.

 12.Keadilan Sosial: 

     Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memastikan bahwa pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

     Pada akhirnya, "pemerintah versus rakyat" bukanlah kondisi yang ideal dalam negara demokrasi. Keduanya adalah satu kesatuan yang harus bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa  dan negara akan wujud kan dengan baik jika kalau Pemerintah nya  baik.